Hal senada diungkapkan Menkumham Yasonna Laoly. Setelah mengkaji rencana penerapan tahanan rumah bagi Ba’asyir dia memastikan hal tersebut tidak dapat dilakukan. ”Putusan pengadilan (Ba’asyir) bukan tahanan rumah. Mana bisa tahanan rumah karena undang-undangnya gak demikian,” kata Yasonna.
Menteri dari PDIP ini menuturkan,meski tak memberikan status tahanan rumah, pemerintah akan memfasilitasi layanan kesehatan yang terbaik bagi pendiri Ponpes Al Mumin, Ngruki, Solo itu. Kapan pun yang bersangkutan membutuhkan pengobatan, kata Yasonna, akan diizinkan.
Ba'asyir selaku pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pada 2004 divonis hukuman 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott.
Pada 2011, Ba’asyir kembali menerima vonis 15 tahun penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana pelatihan kelompok bersenjata di pegunungan Jantho, Aceh, pada 2010. Kamis, 1 Maret 2018 lalu, pria kelahiran Jombang ini untuk keempat kalinya menjalani perawatan di RSCM, Jakarta Pusat karena menderita penyakit kista ganglion yang berbentuk benjolan berisi cairan di kaki.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengaku telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi terkait dengan kondisi Ba’asyir. Presiden dengan alasan kemanusiaan menyetujui permintaan keluarga yang menginginkan agar Ba’asyir ditahan di sekitar Solo.
Sementara itu disinggung soal grasi, Yasonna menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan keringanan hukuman bagi Ba’asyir. Grasi itu harus melalui permohonan dari narapidana. Sejauh ini, dia tidak pernah dan tidak mau meminta grasi.