Menurut Tessa, peningkatan pemulihan aset ini menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan kepada KPK telah digunakan secara efektif untuk penyelamatan aset negara.
"Sehingga anggaran yang diberikan ke KPK dengan asset recovery atau penyelamatan aset ini lebih bermanfaat," katanya.
Sebelumnya, Luhut menyebut OTT yang dilakukan KPK merupakan tindakan yang dianggapnya kampungan. Dia menyarankan opsi lain yang lebih efisien dalam melawan korupsi, seperti sistem digitalisasi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).
"Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan," kata Luhut di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Luhut percaya dengan adanya Simbara, semua aktivitas pertambangan dapat dipantau dalam satu sistem, sehingga tindakan korupsi di sektor minerba bisa dicegah.
"Saya percaya dengan ini dilakukan efisiensi akan semakin tinggi, korupsi juga akan dibuat tak bisa. Karena apa? Anda deal dengan mesin," ujar Luhut.