JAKARTA, iNews.id - Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI (Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) menjadi salah satu gerakan perlawanan terhadap pemerintahan pada tahun 1958. Pemberontakan PRRI berawal dari sebuah reuni mantan Divisi Banteng pada 20 November 1956 di Padang.
Reuni tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan mantan Divisi Banteng di Jakarta pada September 1956. Reuni di Padang menyetujui pembentukan Dewan Banteng yang diketuai oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara dan Teritorium (TT) I, yang berkedudukan di Padang.
Dikutip dari buku "Ilmu Pengetahuan Sosial" untuk Kelas IX Sekolah Menengah Pertama terbitan Grasindo, penyebab terjadinya pemberontakan PRRI adalah pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah mengenai otonomi, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pada tanggal 9 Desember 1956, KSAD mengeluarkan pengumuman bahwa para perwira Angkatan Darat dilarang melakukan aktivitas politik.
Namun, larangan itu tidak digubris oleh Achmad Husein, bahkan ia mengambil alih pemerintahan daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo. Tidak lama berselang, di beberapa daerah lain tumbuh juga dewan-dewan lainnya, yaitu:
1. Dewan Gajah di Sumatera Utara di bawah pimpinan Kolonel M. Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I.