Selain mendeknya penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, Komnas HAM juga menyoroti situasi krisis sosial, ekonomi, dan politik pasca pemerintahan baru serta dampak program pembangunan nasional terhadap hak asasi manusia.
"Lalu tentu saja terkait dengan program pembangunan nasional yang memiliki dampak pada hak asasi manusia, baik itu terkait dengan konflik lahan, kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis, kriminalisasi terhadap media, maupun perampasan lahan masyarakat adat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah akan mempelajari laporan yang disampaikan Komnas HAM.
Yusril mengatakan, laporan tersebut memuat 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025 yang akan ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah.
"Terutama hal-hal yang memang perlu penanganan serius ya persoalan keadilan, persoalan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut hak-hak asasi manusia di bidang agraria, pertanahan, konflik kekerasan bersenjata di Papua, kemudian kasus-kasus kejahatan seksual yang merupakan masalah-masalah yang perlu kita tangani bersama," ucap Yusril.