Bahkan, kata dia, Etik juga menyinggung nama-nama pegawai yang telah masuk dalam SK upah pungut retribusi dan pajak. Etik meminta insentif itu diberikan dalam jumlah yang sama seperti zaman suaminya menjadi bupati.
"(Kode perintah) 'Kowe mrene kan ora bayar,' artinya 'Kamu ke sini kan tidak membayar,' 'Padakno karo bapak,' artinya 'Samakan dengan bapak.' Maksudnya adalah besaran uang yang disetor disesuaikan dengan setoran saat dengan Bupati sebelumnya," tutur Asep.
Selama menjadi bupati, total uang setoran dari upah pungut itu dinilai mencapai Rp2,93 miliar.
"Selama periode 2021-2026 tersebut, diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai Rp2,93 miliar," ungkap Asep.
Selain pemerasan terhadap pegawai, kata Asep, Etik juga diduga mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibayarkan pada momen tunjangan hari raya (THR). Etik juga diduga menerima setoran uang fiktif serta markup pengadaan pada Bagian Umum Pemkab Sukoharjo.
Asep menyebut selama periode 2024-2026, Etik menerima Rp840 juta dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan Tri Mulyo, masing-masing Rp245 juta pada 2024, Rp350 juta pada 2025, dan Rp245 juta pada 2026. Sementara itu, uang yang dikumpulkan Richard dari setoran OPD sepanjang 2022-2024 mencapai Rp1,2 miliar.
"Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi," tutur Asep.