Menanggapi hal tersebut, Hamka mengaku memahami kondisi yang dihadapi masyarakat di Takalar. Dia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi terkait pembangunan jalan dan jembatan.
“Semua usulan harus direncanakan dengan baik dan dimasukkan dalam daftar kebutuhan daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Jika administrasi dan perencanaannya lengkap, tentu akan lebih mudah diperjuangkan melalui jalur aspirasi,” ujar Hamka.
Dia juga mendorong pemerintah desa untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan prioritas dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.