"Presiden tadi menyampaikan kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu," ujar Hanif usai pertemuan.
Lebih lanjut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Nusron Wahid mengatakan Prabowo juga menyinggung berbagai desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace terkait situasi yang berkembang di Timur Tengah.
Namun, menurut Nusron, Prabowo menilai Board of Peace saat ini masih menjadi opsi paling realistis untuk mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Gaza.
"Pak Presiden juga mempertanyakan, kalau seandainya ada yang mendesak kita keluar dari BoP, terus tawarannya kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP," kata dia.
Dengan demikian, Nusron menyebut Indonesia masih memandang Board of Peace sebagai sarana diplomasi untuk mendorong terciptanya stabilitas dan kemerdekaan Palestina. Dia mengajak masyarakat untuk memberi waktu agar upaya diplomasi tersebut dapat menunjukkan hasil terlebih dahulu.
"Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," tutur dia.