Dia juga menilai pernyataan tersebut berpotensi membangun stigma negatif terhadap wartawan seolah tidak memiliki kapasitas intelektual dan tidak layak menjalankan tugas jurnalistik.
"Ketika sebuah pertanyaan tidak disukai, jawabannya adalah memberikan klarifikasi atau membantah dengan argumentasi, bukan dengan merendahkan profesi wartawan," katanya.
Prayogie menegaskan laporan polisi yang dibuat MIO Indonesia bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Menurut dia, setiap orang, termasuk Hotman Paris, berhak menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum atas pernyataan yang disampaikan di ruang publik.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 433, Pasal 436, dan Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 18 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sebelumnya, Hotman juga dilaporkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hotman Paris dilaporkan dengan Pasal 242 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).