"Pada sisi yang lain para peserta Pemilu juga mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut," ujar dia.
Sementara itu, eks Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar), Harminus Koto menilai, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mengatur instrumen penegakan hukum Pemilu. Mulai dari pelanggaran administrasi, pidana dan etik.
"UU itu memperkuat Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu, namun masih tekendala teknis dalam mendukung optimalisasi kinerja penegakan hukum pemilu," kata dia.
Untuk itu, Bawaslu disarankan lebih aktif dalam menyoroti informasi publik yang berseliweran di media sosial dan harus menindaklanjutinya. Di samping itu, komunikasi politik Bawaslu juga harus ditingkatkan ketika mengetahui adanya informasi yang memenuhi pelanggaran pemilu.
Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo menyampaikan maraknya pelangaran Pemilu yang tidak diproses secara hukum dapat menjadi ancaman masa depan demokrasi Indonesia.
Menurut Karyono, diperlukan ketegasan sikap dari Bawaslu untuk menindak tegas pelanggaran Pemilu. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkam budaya sadar hukum dalam mencegah pelanggaran hukum dalam pesta demokrasi.
"Dugaan pelanggaran pemilu justru banyak dialihkan ke pidana umum. Bawaslu cenderung menghindar alias ngeles," kata dia.