Nilai tersebut memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah, beliau tidak hanya membangun kehidupan spiritual, tetapi juga membangun solidaritas sosial, persaudaraan (ukhuwah), dan kolaborasi antarkelompok masyarakat. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah menghadirkan tata kelola masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif (Hamidullah, 1981).
Karena itu, semangat maju babarengan bukan sekadar slogan politik, melainkan strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama perubahan. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat harus bergerak bersama menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pendekatan “Aksi Nyata, Hasil Karasa.” Dalam kehidupan politik dan pembangunan, masyarakat sering kali disuguhi berbagai janji dan wacana. Namun masyarakat sesungguhnya membutuhkan sesuatu yang lebih konkret, yakni program yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep development effectiveness yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan (OECD, 2011).
Bagi Partai Perindo, semangat hijrah menjadi fondasi gerakan politik yang berpihak kepada rakyat. Politik harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar arena kompetisi kekuasaan. Karena itu, agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, perlindungan pekerja migran, dan penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dari perjuangan menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.