Setelah menerima laporan dari Pansus RUU IKN, Puan Maharani pun langsung melanjutkan kepada agenda selanjutnya yakni pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tersebut. Dalam hal ini, meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.
"Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disahkan menjadi undang-undang," tutur Puan.
"Setuju," kata anggota dewan yang hadir di ruang sidang paripurna.
Diberitakan sebelumnya, DPR dan pemerintah menyepakati agar rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) segera dibahas ke tingkat I atau langsung dibawa ke sidang paripurna. Kesepakatan itu dicapai pada hari Selasa (18/1/2022) pukul 03.10 WIB dini hari.