JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tentang ibu kota negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Selasa (18/1/2022).
Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Ketua DPR, Puan Maharani terlebih dahulu meminta kepada Ketua Panitia khusus (Pansus) IKN, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dia menyampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama pemerintah yang digelar sejak Senin (17/1/2022) hingga Selasa (18/1/2022) dini hari tadi, Pansus telah menyepakati Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya berganti menjadi Ibu Kota Nusantara.
Doli juga menyampaikan Pansus telah mendengarkan pandangan mini fraksi terkait RUU IKN ini. Hasilnya, sebanyak delapan fraksi dan Komite I DPD menyatakan menerima pembahasan dan melanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya.
Sementara, Fraksi PKS menyatakan menolak pembahasan RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang paripurna.
"Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan laporan pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk selanjutnya bisa mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna hari ini," kata Doli saat membacakan laporan Pansus RUU IKN.