Demikian pula dengan mantan kepala Kepolisian Nasional Jenderal Tito Karnavian ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Penyusunan menteri yang seperti ini dianggap sebagai cara pemerintah pusat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Jokowi secara eksplisit memerintahkan Tito untuk memastikan kepastian hukum khususnya di daerah-daerah yang dianggap sebagai tujuan investasi.
Penyebab lain yang mengkhawatirkan terletak pada koalisi besar yang terwakili dalam jajaran kabinet. Sebagai seorang politisi, Jokowi harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik yang mendukung pemilihannya kembali. Serta kepentingan oposisi mungkin demi stabilitas politik ia perlu mewujudkan impiannya untuk mendapatkan warisan.
Kesimpulan
Namun, pragmatisme semacam itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, sebuah koalisi besar tidak menjamin stabilitas politik seperti yang terlihat dalam perselisihan yang melelahkan antara Presiden dan sekutunya sendiri atas skandal Bank Century. Permasalahan semacam itu mungkin terulang karena semua partai sudah mempersiapkan pemilihan 2024.
Tentu saja, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya. Tetapi karena ini Negera demokrasi jadi sangat memungkinkan publik untuk mempertanyakan bagaimana ia memastikan pilihannya terhadap anggota Kabinet adalah benar. Masyarakat tidak memiliki Kabinet impian tetapi bentuk nyata penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Negeri ini. Lebih baik menempatkan menteri yang ‘biasa-biasa saja’ dari pada menempatkan menteri yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Demikian ulasan tentang contoh teks editorial di koran yang bisa jadi referensi. Semoga bermanfaat!