Menurut Dharma, sistem e-government seharusnya sudah harus segera dilakukan sebagai percepatan informasi publik. Melalui e-government pula dapat dibangun pemerintahan yang terbuka, namun tetap terjaga integritas dan kerahasiaannya.
"Pelayanan publik secara online ini juga merupakan pengejawantahan dari program prioritas nasional yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi," katanya.
Program e-goverment telah dilakukan diberbagai daerah. Terdapat 95 daerah yang telah terdaftar dan menggunakan program tersebut. Menurut Dharma, program e-goverment kan dikembangkan di seluruh daerah hingga lembaga pemerintahan lainnya.
"Pasti. Ini kan baru rangkaian proses implementasi dari program e-goverment dan kami berharap instansi lain juga menggunakan sarana tersebut, misalnya di kepolisian,"katanya.
Dharma menambahkan, kerja sama penyelenggaraan e-government ini didahului dengan peninjauan atau kerjasama dengan badan sertifikasi yang ada di BSSN "Nanti kita melakukan assesment, setelah itu baru kita melakukan kerja sama penanganan," ujarnya.