Konsep "Democratic Authorianism" yang digulirkan BEM UI menjelaskan bagaimana rezim otoriter memanfaatkan institusi-institusi yang seharusnya mewakili demokrasi untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya.
BEM UI menekankan bahwa upaya-upaya ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 dipenuhi dengan kepentingan yang hanya menguntungkan penguasa, sementara keadilan dan kedaulatan rakyat dikesampingkan. Mereka juga menyoroti bahwa meskipun hukum dan konstitusi ada, namun seringkali terdapat kesenjangan dan ambiguitas yang memungkinkan penafsiran yang menguntungkan pihak berkuasa.
"Seluruh upaya yang tampak sistematis ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pilpres 2024 dipenuhi kepentingan sewenang-wenang penguasa," papar BEM UI.
Dalam konteks ini, BEM UI mendorong masyarakat untuk tidak berdiam diri dalam menghadapi fenomena ini. BEM UI menekankan perlunya menjaga rasionalitas dan terus berupaya mempertahankan sisa-sisa kedaulatan yang masih dimiliki oleh rakyat, sebagai bentuk perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan yang otoriter.
"Hukum tidak selalu ekuivalen dengan keadilan, konstitusi,sebagaimana ketentuan hukum lainnya selalu memuat kesenjangan dan ambiguitas yang melahirkan beragam penafsiran," jelas BEM UI.