"Terus yang kedua juga, Presiden enggak hanya berhenti pada bagaimana kemudian mengungkap kasus itu, tapi kemudian Presiden juga akan melakukan moratorium dapur baru, ya kan. Terus kemudian ada refocusing penerima manfaat yang misalnya sebelumnya penerima manfaatnya dia adalah orang yang mampu, maka sekarang akan lebih dispesifikkan lagi kayak gitu," jelasnya.
Pembenahan internal juga menyasar pada aspek operasional dapur-dapur yang sudah berjalan. Dia mengungkapkan persoalan kelayakan fasilitas dan legalitas telah menjadi perhatian sejak tahun lalu.
"Terus kemudian terkait juga dengan pembenahan dapur yang sudah ada. Karena sebenarnya kan ini, ini sebenarnya udah dari tahun lalu juga sudah digalakkan bahwa dapur-dapur ini ada yang sanitasinya bermasalah, ada yang sertifikat halalnya enggak ada, ada, ada banyaklah masalah-masalahnya, dan itu harus lebih ditingkatkan lagi kayak gitu," kata Alimuddin.
Lebih lanjut, Alimuddin menekankan pentingnya menempatkan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai prioritas utama dalam pendistribusian program ini karena kondisi ekonomi masyarakatnya.
"Terus kemudian fokus utama lagi adalah soal daerah 3T gitu ya. Karena daerah 3T ini kan mau tak mau, suka tak suka adalah mereka yang sangat membutuhkan gitu. Apalagi mereka yang secara ekonomi itu justru lebih banyak kelas menengah ke bawah," tuturnya.