JAKARTA, iNews.id - Hak dan kewajiban pembeli menjadi regulasi atau payung hukum yang ditetapkan pemerintah dalam melindungi pembeli. Dalam hal ini, pembeli atau konsumen memiliki hubungan yang erat dalam transaksi jual-beli.
Melansir situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penetapan tersebut sebagai upaya mewujudkan perekonomian yang sehat. Lantas apa saja perihal perlindungan hak dan kewajiban pembeli yang perlu dipahami bersama? Simak penjelasan berikut ini.
Dalam memahami hak dan kewajiban pembeli, tentunya kita harus tahu lebih dulu siapa yang dapat dikatakan sebagai pembeli atau konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 2 UUPK, konsumen dinyatakan sebagai setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain maupun makhluk hidup yang bukan untuk diperdagangkan.
Ketentuan hak dan kewajiban pembeli telah ditetapkan pemerintah dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut: