Konsekuensi utama dari masuknya sebuah vaksin ke program pemerintah adalah beban biaya yang sangat besar dan tuntutan ketersediaan (sustainability) stok vaksin yang harus terus ada di seluruh pelosok negeri.
"Karena influenza belum dianggap sebagai masalah yang perlu itu, maka sementara pemerintah belum masukkan dalam program. Karena konsekuensinya adalah biaya dan segala macam," tambahnya.
Meski demikian, Prof Soedjatmiko memberikan contoh vaksin lain yang dulunya berbayar namun kini gratis, seperti vaksin PCV (Pneumokokus) dan HPV. Transformasi ini terjadi setelah terbukti bahwa angka kematian akibat penyakit tersebut sangat tinggi dan biaya perawatannya jauh lebih mahal daripada harga vaksin yang mulai terjangkau berkat bantuan organisasi internasional seperti WHO.
Walaupun belum disubsidi negara, organisasi profesi seperti IDAI tetap merekomendasikan perlindungan mandiri. Mengingat virus influenza bersifat endemis di Indonesia dan dapat memicu pneumonia hingga radang otak, orang tua dihimbau untuk melengkapi imunisasi anak secara mandiri jika memiliki kemampuan finansial.
Terkait jenis vaksin, para ahli merujuk pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan penggunaan vaksin influenza trivalent. Vaksin ini dirancang khusus untuk memproteksi tubuh dari tiga jenis virus yang paling sering menyebabkan wabah, dua galur influenza A (H1N1 dan H3N2) serta satu galur influenza B.
Versi trivalent ini dinilai sangat efektif dalam menekan angka rawat inap di rumah sakit. Bahkan, vaksin jenis ini juga bisa mencegah seseorang terinfeksi super flu.
"Jika pemerintah belum ada (program gratis), maka bayar sendiri. Mungkin suatu saat akan jadi program, kami tidak tahu kapan. Namun, lindungi anak, cucu, dan keponakan kita sekarang dengan cara masing-masing," saran Prof Soedjatmiko.