Sri Mulyani Menyayangkan Sebagian Masyarakat Menganggap Pajak sebagai Penjajahan

Rina Anggraeni
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyayangkan sebagian masyarakat menganggap pajak bukan kewajiban, namun sebagai penjajahan.

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, untuk bisa mendongkrak penerimaan pajak membutuhkan dukungan masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagian masyarakat menganggap pajak bukan sebagai kewajiban. Pajak justru dianggap penjajahan.

"Masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini salah satu dari banyak tantangan mengumpulkan pajak," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).

Dia menyebutkan, pemerintah akan tetap membuat peraturan yang bisa mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Termasuk di dalamnya menciptakan sistem pelaporan pajak yang lebih mudah, efisien, dan pasti.

Editor : Dani M Dahwilani
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Buruh Tuntut Pajak JHT Dihapus, DJP Buka Suara

57 tahun lalu

Tokopedia hingga Blibli Mulai Pungut Pajak Pedagang Online Hari Ini!

57 tahun lalu

Buruh Minta Pajak Pencairan Dana JHT Dihapus, Purbaya Kaji Regulasi

57 tahun lalu

Trump Ancam Tarif 100 Persen untuk Negara Eropa yang Pajaki Raksasa Teknologi AS

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal