“Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai dalam jangka pendek, maka tidak ada yang tahan,” kata Mahendra.
Tak hanya itu, Mahendra juga meminta kepada Kadin Indonesia agar dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk membuat daftar usaha-usaha yang dapat dikecualikan dari penerapan PSBB total.
“Di push saja ke Pemprov dilakukan pengecualian sekaligus jadi benchmark lain ikut menjadikan itu standar baur. Jika tidak saya khawatir terhadap kesinambungan kita pada jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.