JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang diusulkan oleh Komisi VI DPR RI.
Menurutnya, revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tidak semata-mata menambah kekuasaan Kementerian BUMN. Namun, regulasi tersebut memberikan peran dan ruang lebih luas bagi pemegang saham untuk memaksimalkan pengawalan terhadap kinerja perusahaan milik negara.
Pengawalan yang dimaksud, yakni restrukturisasi, pembubaran, merger atau penggabungan, suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan, utang, kepemilikan saham, dividen, pajak, hingga poin substansial yang berkaitan dengan kinerja BUMN.
Dia mengatakan, perlu peta atau penjelasan detail soal poin-poin tersebut. Menurut Erick, itu hanya dimungkinkan lewat pembaharuan regulasi yang memungkinkan BUMN lebih baik ke depannya.
"Ini saya rasa di rencana UU BUMN itu perlu mendapat penekan dan power lebih untuk kami melakukan, tidak semata-mata menambah kekuasaan tetapi di sinilah justru yang ditekankan tadi, tidak lain. Kami juga menjadi pressure yang baik para direksi kami," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (22/9/2021).
Dia juga menegaskan, peran Kementerian BUMN perlu ditingkatkan dan menjadi bagian dari kepercayaan untuk mengelola perusahaan. Bahkan, regulasi juga meniscayakan peran legislatif yang diwakili Komisi VI dalam memperkuat pengawasannya terhadap perusahaan BUMN.
"Inilah salah satu inisiasi atau legacy yang kita harapkan. Kenapa? Karena di situ jelas, apakah kita bicarakan yang namanya PMN, utang, kepemilikan, itu memang tidak lain justru di Undang-undang BUMN justru ini harus diperbaiki," ujarnya.