JAKARTA, iNews.id – Rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga pikap secara utuh (completely built up/CBU) dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai kritik dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif nasional.
Ekonom Senior, Didik J Rachbini, mengatakan, kebijakan impor dalam jumlah besar itu mencerminkan ketidaksinkronan kepemimpinan ekonomi dan strategi industrialisasi pemerintah. Kebijakan tersebut berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung di tengah dorongan pemerintah terhadap penguatan industri nasional.
"Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional," kata Didik, Senin (23/2/2026).
Rektor Universitas Paramadina itu mengingatkan, impor masif berpotensi menekan neraca perdagangan dan memperdalam tekanan pada neraca pembayaran. Padahal, Indonesia selama ini telah mengekspor kendaraan dalam jumlah besar.
"Indonesia sudah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah besar, lebih setengah juta unit (518 ribu unit). Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia," kata Didik.
Didik menilai, Indonesia yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri. Industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar juga dikhawatirkan menurunkan utilisasi pabrik dalam negeri dan menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar.
"Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia," katanya.