Menurutnya, saat ini kewajiban untuk melaksanakan aturan hunian berimbang belum banyak dijalankan oleh para pengembang. Sehingga, potensi untuk menyediakan rumah MBR ini masih terbuka cukup luas, dan diharapkan mampu dibangun di IKN.
Bambang mengungkapkan, saat ini regulasi tersebut tengah digodok bersama DPR dan telah dimasukkan ke dalam draft revisi UU IKN. "Kami mengharapkan di dalam revisi UU IKN itu yang tiga rumah tadi untuk MBR itu dapat dibangun di IKN," tuturnya.
"Karena kalau membangun rumah kan harus satu, dua, tiga tuh. Satu rumah yang eksklusif, dua rumah menengah, kemudian harus membangun juga tiga rumah MBR. Tunggakan itu cukup besar di antara pengembang, dan kami mengharapkan di dalam revisi UU IKN itu yang tiga tadi untuk MBR itu dapat diabngun di IKN," ucapnya.