Kejari Kulonprogo Kalah Gugatan Praperadilan Kasus Korupsi GOR Cangkring

Tuson juga akan berkoordinasi dengan kliennya untuk mengajukan gugatan rehabilitasi. Selama proses yang ada, dengan banyaknya pemberitaan menjadikan persepsi salah di masyarakat. Ada anggapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus bertanggungjawab terhadap kerugian negara. Sementara kerugian negara juga sudah dikembalikan sebelum proses penyelidikan. 

Baca Juga

Kejari Kulonprogo Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan GOR Cangkring

“Kami akan koordinasi untuk mengajukan gugatan rehabilitasi,” katanya. 

Sementara itu, Kejari Kulonprogo Kristanti Yuni Purnawanti menyayangkan terhadap putusan hakim yang tidak mempertimbangkan hasil audit investigasi tidak dihadirkan sebagai bukti. Padahal itu sudah ada di resume dan sudah dijadikan alat bukti. Begitu juga dengan batasan penyitaan yang dinilai ada batasan hari.

Jaksa beranggapan, alat bukti yang mereka siapkan sudah lengkap dan cukup untuk menetapkan menjadi tersangka. Mereka melihat ada empat alat bukti, bahkan lima ditambah dengan keterangan saksi ahli yang dihadirkan termohon. 

“Kami akan siapkan strategi baru, untuk memeriksa saksi-saksi dan menetapkan lagi sebagai tersangka. Kasus ini kan masih dalam penyidikan,” katanya. 

Kristanti mengatakan, tidak masalah ketika akan ada gugatan rehabilitasi. Jaksa tidak ada yang melanggar dan tidak melakukn penahanan, sehingga tidak ada yang dirugikan. 

Editor: Kuntadi Kuntadi