Ketum PBNU Tegaskan Presiden Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Penanganan Covid-19

Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan menteri-menterinya. 

Baca Juga

Gempa Terkini M 6,5 di Tojo Una-Una Dirasakan Hingga Manado Sulut

"Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, mengganggu keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengonfirmasi Presiden Jokowi tidak bisa dijatukan karena alasan penanganan covid 19 karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

Baca Juga

Polresta Manado Tangkap Dua Tersangka Judi Togel Online 

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatukan karena alasan covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," tutur Mahfud.

Dalam dialog yang berlangsung khidmat ini, Said Aqil menambahkan, kasus korupsi bantuan sosial covid-19 yang sempat menerpa salah satu menteri Presiden Jokowi beberapa waktu lalu harus diakui berdampak terhadap memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.