Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Nurdin Abdullah Isi Materi Retret Partai Perindo Sulsel, Bagikan Strategi Menang Pilkada
Advertisement . Scroll to see content

Dituduh Terima Dana Kampanye Rp10 M dari 2 Pengusaha, Ini Kata Gubernur Sulsel

Rabu, 10 Juli 2019 - 18:27:00 WIB
Dituduh Terima Dana Kampanye Rp10 M dari 2 Pengusaha, Ini Kata Gubernur Sulsel
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah membantah tuduhan mantan kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, Jumras yang menyebutnya menerima dana kampanye Rp10 miliar dari dua pengusaha pada Pilgub Sulsel 2018 lalu, Rabu (10/7/2019). (Foto: iNews/Yoel Yusvin)
Advertisement . Scroll to see content

MAKASSAR, iNews.id – Mantan kepala Dinas Bina Marga Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) Jumras menuding Gubernur SulselNurdin Abdullah pada Pilkada 2018 lalu, menggunakan dana kampanye Rp10 miliar yang berasal dari dua orang pengusaha. Pernyataan Jumras pada sidang tertutup hak angket itu langsung direspons oleh Nurdin.

Nurdin yang ditemui usai puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Bhayangkara di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, Rabu pagi tadi (10/7/2019), menegaskan pernyataan Jumras tidak benar. Dia mengaku tidak pernah menerima dana kampanye sebesar Rp10 miliar dari pengusaha, sebagaimana disampaikan Jumras saat bersaksi dalam sidang tertutup yang digelar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, Selasa (9/7/2019).

“Saya ingin sampaikan lillahi ta’ala, kalau ada sumbangan dari pengusaha kepada saya, apalagi namanya rekanan ya. Enggak ada sama sekali, bohong itu, bohong besar,” kata Nurdin.


Dia pun mengancam akan melaporkan Jumras ke polisi jika tidak meminta maaf secara langsung kepadanya dalam kurun waktu satu kali 24 jam. “Saya akan penjarakan dia kalau dia tidak hentikan itu. Saya minta satu kali 24 jam, kalau dia tidak minta maaf kepada saya, saya akan laporkan,” katanya.

Diketahui, DPRD Sulsel resmi membentuk Pansus Hak Angket untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang fokus pada penyelidikan dugaaan KKN di tubuh Pemprov Sulsel, pada Rabu (26/6/2019). Pansus telah memeriksa sejumlah orang terkait penyebab kurangnya serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sulsel.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut