Polisi Pastikan Situasi Timika Aman, Tak Ada Aksi Demo Tolak Pemekaran

Baca Juga

Wali Kota Jayapura Tegaskan Demo Tak Berizin akan Ditindak Aparat 

Manufandu yang hingga kini masih dipercayakan menjadi penasihat pemerintah untuk urusan Papua menyebut dengan semakin kecilnya jangkauan wilayah satu provinsi di Papua,akan semakin memudahkan bagi gubernur dan para pejabat terkait untuk mengurus rakyatnya. Hal ini ketimbang kondisi sekarang yakni 29 kabupaten kota dipimpin satu gubernur yang berkedudukan di Jayapura.

"Kalau sudah ada provinsi masing-masing,gubernur akan lebih berkonsentrasi mengurus rakyat di wilayahnya. Sebagai contoh Pegunungan Tengah itu masih banyak rakyatnya yang belum dilihat baik oleh para bupati. Kalau sudah ada gubernur di situ maka tugas gubernur untuk mengorganisir seluruh bupati dan perangkat pemerintah di daerahnya untuk lebih memperhatikan rakyat," kata mantan pamong praja yang pernah menjabat Wali Kota Administrasi Jayapura tersebut.

Dia menambahkan, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua hasil revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melakukan pembentukan provinsi baru di Tanah Papua untuk tujuan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua.

Manufandu berharap semua pihak dapat menyambut baik kebijakan pemerintah.

"Jangan kita selalu mempertentangkan semua kebijakan yang pemerintah ambil karena tentu kebijakan yang dibuat itu punya maksud baik untuk kepentingan masyarakat yang kita layani. Kalau ada kekurangan, mari kita lengkapi. Tidak ada maksud mengadu domba orang Papua dibalik itu semua," tutur Manufandu.

Dia mencontohkan betapa sulitnya membangun Papua yang begitu luas dengan medan geografis yang bergunung-gunung terjal, hutan belantara, rawa-rawa dengan karakteristik adat-istiadat serta budaya berbeda-beda satu daerah dengan daerah lainnya.

"Saya ambil contoh untuk Papua Selatan yang wilayahnya sangat berat karena penuh dengan rawa-rawa, sungai yang lebar-lebar, hutan belantara yang luas. Di sana diperlukan kehadiran pemerintah yang fokus mengurus masyarakat setempat. Kalau menunggu perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura tentu sulit karena jangkauannya terlalu luas, apalagi kalau pejabatnya kurang maksimal dalam melakukan pelayanan," katanya.

Editor: Donald Karouw