Pjs Bupati Pulau Taliabu Keluarkan SE Netralitas ASN, Ini Daftar Kategori Pelanggarannya

TALIABU, iNews.id - Penjabat sementara (Pjs) Bupati Pulau Taliabu, Maddaremmeng mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah setempat agar netral saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Jika para ASN melanggar, maka akan diberikan sanksi tegas.

"Perlu saya sampaikan, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pulau Taliabu menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada. Tujuannya agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan ASN," katanya, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga

Langgar Netralitas ASN, 5 Kepsek di Halmahera Utara Dilaporkan ke KASN

Maka dari itu, Pjs Bupati Pulau Taliabu, Maddaremmeng telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 470/173/SETDA tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Kabupaten Pulau Taliabu.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020 dan Nomor 6/SKB/KASN/2020.

Baca Juga

Pj Gubernur Sulut Tandatangani Deklarasi Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020

Dia menambahkan, ada beberapa kategori pelanggaran netralitas ASN setelah penetapan calon beserta ancaman hukuman atau sanksinya. Pertama, jika ASN itu melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial, misalnya mengunggah, berkomentar, membagikan atau menyukai yang mengarah kepada dukungan terhadap pasangan calon tertentu.