Kasus Suap, Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur Dituntut 8 Tahun Bui dan Pencabutan Hak Politik

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. JPU juga menuntut denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain Abdul Gafur Mas'ud, JPU juga menuntut mantan Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara. Dia juga dituntut denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Baca Juga

KPK : OTT Tak Lagi jadi Tolak Ukur Penindakan, Fokus Sekarang Bongkar Kasus Korupsi Besar

Dalam amar tuntutan, JPU meyakini keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Keduanya diyakini telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara.

"Menyatakan terdakwa Abdul Gafur Mas'ud dan terdakwa II Nur Afifah Balqis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lorupsi secara bersama-sama," dikutip dari surat tuntutan tim jaksa KPK yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (22/8/2022).

Baca Juga

Korupsi Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak, 2 Kontraktor dan Analis Bank Ditahan

JPU juga menuntut pidana tambahan terhadap Abdul Gafur Mas'ud berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.179.200.000 (Rp4,17 miliar) dikurangi dengan hasil lelang aset berupa sebidang tanah beserta sertifikatnya, dan barang barang mewah yang dibeli Nur Afifah Balqis.