Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Soroti Kebijakan Tarif PDAM Jelang Pilkada 2020

BANJARMASIN, INews.id - Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HM Yamin menyoroti kebijakan Pemkot Banjarmasin yang mengembalikan tarif normal PDAM. Kebijakan tersebut dipertanyakan karena menjelang Pilkada Serentak 2020.

Yamin mengatakan, saat keluarnya kebijakan minimal pembayaran sepuluh kubik tidak pernah mendapat persetujuan DPRD Banjarmasin.

Baca Juga

Diduga Palsukan Keterangan Nikah, ASN di RSUD Ulin Banjarmasin Dilaporkan

"Saat itu, kami DPRD Banjarmasin jangankan menyetujui, mengetahui saja tidak. Sejak 2017 banyak masyarakat yang protes keras baik saat menerima aspirasi masyarakat. Kami sudah lama meminta kepada pemkot untuk mengembalikan tarif normal PDAM," ucap Yamin, Rabu (16/9/2020).

Meskipun telat, Yamin mengapresiasi kebijakan Pemkot Banjarmasin. Namun dia juga menyayangkan kebijakan itu keluar menjelang Pilkada Banjarmasin.

Baca Juga

Cegah Corona, Dinkes Banjarmasin Periksa Warga yang Datang dari Jakarta di Bandara

"Kenapa tidak dari dulu saat masyarakat teriak minta dikembalikan tarif normal. Ini ada apa?" tanya Yamin.