Bupati Blora Sebut Penundaan Pilkada 2020 Bikin Repot Pemerintah

BLORA, iNews.id - Permintaan sejumlah pihak kepada pemerintah pusat untuk menunda Pilkada Serentak 2020 dianggap menyulitkan sejumlah daerah. Bupati Blora Djoko Nugroho menilai, penundaan akan membuat pemerintah menyiapkan pelaksana tugas yang kewenangannya terbatas.

Djoko Nugroho mengaku desakan menundaan tersebut terjadi karena pandemi Covid-19 di Indonesia sedang naik. Keselamatan masyarakat saat ini memang harus diutamakan.

Baca Juga

Ditinggal Kencing Sopir, Truk Parkir di Pandak Bantul Masuk Sungai

"Dua-duanya (ditunda atau tidak) bagus, yang penting keselamatan masyarakat diutamakan," kata Djoko, Selasa (22/9/2020).

Namun, jika pemerintah menunda pelaksanaan pilkada tentu ada kesulitan lain. Pemerintah harus menyiapkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang jumlahnya tidak sedikit.

Baca Juga

Lokasi Tol Solo-Yogya Ditetapkan, Warga Jangan Tergiur Jual Lahan ke Spekulan

"Tapi menurut saya pilkada diundur pun pemerintah mengalami kesulitan. Berapa Pj yang akan disiapkan, padahal Pj terbatas kewenangannya. Pj sulit. Tapi bagaimanapun juga kita harus ikuti kebijakan pemerintah," ucapnya.