Serikat Karyawan Angkasa Pura II Nilai Aturan bagi Transportasi Udara Diskriminatif

Selain itu, tutur Trisna Wijaya, bandar udara salah satunya Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola AP II, telah mendapatkan banyak sertifikat terbaik penanganan Covid-19 oleh asosiasi internasional seperti dari ACI dan Skytrax.

Baca Juga

Polisi Temukan Bukti Rekaman untuk Ungkap Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

"Dengan penghargaan dari lembaga internasional, meski di situasi sulit dan penuh keterbatasan, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian. Misalnya, meminta Bank Himbara untuk mau memberikan pinjaman, memberikan insentif PSC kembali seperti yang dilakukan di Q4 2020 lalu. Kemudian juga memberikan PMN misalnya agar saturasi oksigen kami masih bisa terjaga baik. Yang terpenting adalah memastikan operasional bandar udara tetap terlaksana baik," tutur Trisna.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, ada aturan terkesan diskriminatif terhadap transportasi udara. Seperti, persyaratan hasil negatif Covid-19 dengan tes PCR dan vaksinasi bagi penumpang pesawat.  

Baca Juga

Ungkap Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Kabid Humas: Polisi Tak Kejar Pengakuan

"Saya kira yang pertama harusnya syarat untuk perjalanan udara disamakan dengan moda transportasi lain. Moda tranportasi yang paling banyak digunakan itu kan darat, tapi justru paling longgar, tidak disiplin," kata Alvin Lie dalam Diskusi Panel 'Saturasi Oksigen Aviasi Indonesia'. 

"Pemerintah juga seharusnya mengapresiasi juga bahwa transportasi udara selama ini paling ketat dan paling disiplin. Juga alat angkutnya ini, sebelum pandemi juga sudah dilengkapi HEPA filter kemudian ada peraturannya penerbangan dibawah 2 jam tidak boleh makan, tidak boleh bicara, harus pakai masker. Ini kok masih ditambahin PCR lagi," ujarnya.