Perebutan Takhta Keraton Kasepuhan Cirebon, Tokoh Adat Minta Pemerintah Jadi Penengah

CIREBON, iNews.id - Sejumlah tokoh adat di Kota Cirebon, Jawa Barat prihatin dengan kisruh dua kubu yang memperebutkan takhta sultan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Para tokoh adat itu meminta pemerintah berperan sebagai penengah.

Mereka menilai, sebagai negara hukum dan keraton kasepuhan merupakan objek cagar budaya nasional, sehingga pemerintah harus menjadi fasilitator dan mediator untuk menyelesaikan kisruh tersebut.

Baca Juga

Pencurian Bermodus Ikut Sholat di Sukabumi Berakhir Damai, Pelaku Diberi Beras

Dua kubu yang memperebutkan takhta sultan di Keraton Kasepuhan Cirebon, yakni pihak Pangeran Luqman Zulkaedin yang saat ini menyandang gelar Sultan XV Keraton Kasepuhan Cirebon. Luqman meneruskan tahta ayahnya PRA Arief Natadiningrat yang mangkat beberapa waktu lalu.

Sedangkan pihak satu lagi, Rahardjo Djali yang memproklamirkan diri sebagai Sultan Sepuh Aloeda II. Bahkan terakhir Rahardjo Djali menantang kubu Luqman Zulkaedin melakukan tes DNA untuk memastikan siapa yang paling sah mewarisi tahta Sulta Keraton Kasepuhan Cirebon berdasarkan trah Sunan Gunung Jati.

Baca Juga

Pengakuan Pembunuh Wanita Terbungkus Selimut di Bandung, Pelaku: Gelap Mata Gak Jadi ML

Ketua Paguyuban Pangeran Pasarean Gegunung Kabupaten Cirebon Raden Hasan Ashari merasa prihatin dengan kisruh perebutan kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon. "Padahal pesan leluhur, Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajug lan fakir miskin,  bukan berebut kekuasaan," kata Raden Hasan Ashari.