Pemprov Jabar Masih Lakukan Kajian, Perbup Larangan Kawin Kontrak Cianjur Belum Berlaku

Baca Juga

Bupati Purwakarta Sesalkan Perusahaan Tak Lapor Karyawan Positif Covid-19

Bupati Cianjur berharap, ke depan tidak akan terjadi lagi kawin mut'ah atau kawin kontrak. "Ngeri melihatnya, mendengarnya. Mudah-mudahan itu hanya tempo lalu. Ke depan saya yakin di kabupaten Cianjur tidak ada lagi kegiatan kawin mut'ah atau kawin kontrak. Sehingga kaum perempuan Cianjur terangkat derajatnya," ucap Bupati Cianjur.

Sementara itu, kaum perempuan di Kabupaten Cianjur menyambut antusias Peraturan Bupati (Perbup) Pencegahan Kawin Kontrak resmi diberlakukan. Mereka menilai perbup dapat mencegah praktik kawin kontrak.

"Kawin kontrak sangat merugikan perempuan dan sebagai prostitusi terselubung. Makanya, setelah perbup terbit, kaum perempuan menyambut antusias peraturan ini yang diharapkan dapat melindungi mereka," kata Bonbon, warga Cinapas Cianjur.

Mereka berharap ada sanksi atau hukuman pidana bagi para pelaku kawin kontrak, terutama terhadap pria agar muncul efek. Sebab, isi Perbup Pencegahan Kawin Kontrak belum memuat sanksi hukum terhadap para pelakunya. Jangan sampai Perbup Pencegahan Kawin Kontrak sebatas formalitas menjalankan program seratus hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.

Camat Cipanas Latif Ridwan mengatakan, benar praktik ilegal kawin mut'ah atau kawin kontrak prenah marak terjadi di Cipanas. Tetapi tidak tahu pasti sejak kapan praktik tersebut terjadi.