Dedi Mulyadi Bongkar Praktik Janggal Kebun Sawit Ilegal, Lahan Disegel KLHK, Disertifikatkan BPN

Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini menuturkan, dalam proses keluarnya sertifikat oleh ATR/BPN tersebut ada prosedur yang dilanggar. Sebab perkebunan tersebut telah jelas melanggar hingga akhirnya disegel oleh KLHK.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Marah Besar dan Ancam Cabut Izin Pembangkit Listrik di Desa Salem Purwakarta

Sehingga, tutur Kang Dedi, ada pembelajaran penting yang harus dilakukan, yakni, mendorong KLHK untuk berani tegas membuat laporan ke Mabes Polri terkait proses sertifikat kawasan perkebunan sawit ilegal tersebut.

“Itu (penerbitan sertifikat kebun sawit ilegal) bertentangan dengan undang-undang. Sehingga, kepala BPN yang mengeluarkan sertifikat bisa dipidana. Saya khawatir ini terjadi di berbagai tempat, bukan hanya satu sertifikat. Bisa jadi ratusan atau ribuan sertifikat yang melibatkan jutaan hektare tanah dan negara dirugikan,” tutur Kang Dedi.

Baca Juga

Soal Kelangkaan Minyak Goreng, Dedi Mulyadi: Masak Negara Kalah oleh Mafia

Selain itu, Kang Dedi juga mendapat informasi ada persiapan modus para korporasi berubah menjadi koperasi. Hal tersebut dikarenakan sesuai UU Cipta Kerja, masyarakat boleh menggarap perkebunan rakyat yang luasnya tidak lebih dari 5 hektare.

“Jadi korporasi yang menanam kebun sawit ilegal itu berubah jadi koperasi. Kebun sawit itu kemudian dibagi-bagi 5 hektare sehingga mereka terbebas dari denda dan pembayaran PNBP. Itu harus cermat. Untuk itu harus menggandeng menteri koperasi supaya bisa terdata,” ucapnya.

Baca Juga

Fenomena Crazy Rich, Dedi Mulyadi: Menumbalkan Orang yang Berharap Kaya

Kang Dedi meminta KLHK terbuka kepada publik mengumumkan siapa pelaku atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara akibat menjamurnya perkebunan sawit ilegal. Sehingga hal tersebut bisa menjadi perhatian.

“KLHK mengumumkan secara terbuka berapa kerugian negara atas sawit ilegal yang sudah berlangsung berpuluh tahun agar jadi perhatian publik. Negara kan punya jaringan di kepolisian ada Bhabinkamtibmas dan di TNI ada Babinsa, agar tidak terlihat KLHK kerja sendiri atau bahkan di lapangan malah berhadapan dengan oknum. Kalau perlu Panglima TNI dan Kapolri turun tangan karena ini masalah negara,” ujar Kang Dedi.

Editor: Agus Warsudi