Komisi IV DPR Dukung Bebaskan Zona Nelayan dari KIP di Perairan Babel

Baca Juga

3 Pasien Covid-19 di Bangka Sembuh, 27 Orang Masih Dirawat Intensif

Dalam RDP itu, Komisi IV DPR, menekankan pembahasan mengenai permasalahan pencemaran lingkungan hidup, akibat kegiatan penambangan ilegal dan operasional KIP yang berdampak kepada nelayan. Komisi IV mengupayakan ada solusi yang paling memihak masyarakat dan lingkungan.

"Undangan RDP ini untuk mencari solusi, karena pikiran masyarakat pak gubernur kerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Makanya, kita memang harus bergerak bersama untuk lingkungan kita," katanya.

Baca Juga

Cegah Covid-19, Dinas Pendidikan Bangka Tengah Perketat Protokol Kesehatan di Sekolah

Dua hal ini menjadi konsentrasi komisi IV untuk mendukung Gubernur Babel. Komisi IV berharap para nelayan lokal harus mengalami perubahan. Area mereka untuk berusaha jangan dipersempit, tetapi harus lebih dipikirkan terjaminnya kesejahteraan. 

Kemudian, DPR meminta semua pihak bersama-sama mengambil langkah yang tepat. Dengan begitu, sanksi berjalan tetapi masyarakat aman, keseimbangan lingkungan juga terjaga. 

"Faktanya bahwa ketentuan atas aturan yang sudah berjalan cukup lama memberikan kerugian besar, khususnya terhadap alam dan masyarakat," ujarnya. 

Erzaldi mengaku prihatin melihat wilayah yang dipimpinnya semakin rusak. Bahkan, biaya untuk reklamasi pun tidak berbanding dan mengalami kerugian terutama kerusakan alam. Sebab aktivitas penambangan masih tetap dilakukan. 

"Kami bukan tidak mau melakukan operasi penertiban-penertiban, tetapi beberapa kendala memang membuat tidak bisa dilaksanakan kembali," ujar Erzaldi. 

Menurutnya, kerusakan lingkungan di Babel menyangkut banyak sektor. Untuk itu ia berharap, tidak hanya Komisi IV saja menelusuri lebih dalam. 

"Kami berharap tidak hanya Komisi IV, namun bisa menggandeng Komisi-Komisi lain yang mengurusi pertambangan atau yang lainnya agar lebih mendetail," katanya.

Editor: Ikhsan Firmansyah