Yusril Sebut Kasus Air Keras Andrie Yunus Ranah Pengadilan Militer, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, masih masuk ranah peradilan militer. Dia mengatakan belum ditemukan keterlibatan masyarakat sipil dalam perkara tersebut.

“Kalau sekarang karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sepenuhnya adalah pengadilan militer,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga

Rusia Kutuk Keras Israel: Gencatan Senjata AS-Iran Harus Mencakup Lebanon!

Menurut Yusril, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam beleid itu disebutkan setiap anggota TNI aktif yang melakukan kejahatan pidana maka diadili di pengadilan militer.

Baca Juga

TAUD Laporkan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus ke Bareskrim

Dia mengakui KUHAP baru mengatur soal perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan TNI aktif. Namun, dalam perkara koneksitas tersebut juga harus ada unsur tersangka sipil agar kasus Andrie Yunus bisa disidang di pengadilan umum.