Uji Materi ke MK, Kubu Roy Suryo Ingin Peneliti hingga Aktivis Tak Dikriminalisasi

JAKARTA, iNews.id - Pengacara Roy Suryo cs, Refly Harun menyatakan, uji materi yang dilakukan kliennya ke Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk melindungi tiga kelompok dari kriminalisasi atau pasal pemidanaan. Tiga kelompok yang dimaksud ialah akademisi, peneliti dan aktivis. 

"Yang paling substantif dari ini semua sebenarnya adalah kita ingin minta bahwa tiga jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi," kata Refly di MK, Senin (23/2/2026). 

Baca Juga

Paspampres AS Tembak Mati Pria Bersenjata karena Terobos Keamanan Kediaman Trump

Menurutnya, tiga kliennya yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dokter Tifauziah Tyassuma (Tifa) masuk dalam tiga kelompok tersebut. 

"Beliau adalah akademisi karena mengajar, pernah mengajar atau masih mengajar, beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya, dan mereka juga aktivis, aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di republik ini," ujarnya.

Baca Juga

Di MK, Kubu Roy Suryo Curhat Ditersangkakan gegara Teliti Ijazah Jokowi

Menurutnya, tiga kelompok tersebut rawan dikriminalisasi dengan sejumlah pasal. Oleh karena itu, uji materi ini dimaksudkan agar tiga kelompok diberi benteng dari pasal-pasal tersebut.

Refly mengungkapkan, sudah banyak negara yang menghapus pasal pencemaran nama baik, seperti beberapa negara bagian di Amerika Serikat. 

"Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian, dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita," katanya. 

Dalam persidangan perdana Selasa (10/2/2026) lalu, Refly Harun menjelaskan kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. 

Roy Suryo cs dikenakan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1, dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1, dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat 4, dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

"Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo," kata Refly di ruang sidang gedung MK, Jakarta ketika itu.

Editor: Reza Fajri