UII Soroti Kemunduran Demokrasi, Jangan Mudah Diadu Domba dan Terkecoh Muslihat Politik

JAKARTA, iNews.id - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid menyoroti kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia. Perkembangan mutakhir praktik berbangsa dan bernegara telah mempertontonkan secara telanjang kepada publik maraknya penyalahgunaan kekuasaan.

"Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara," ujar Fathul Wahid, Rabu (19/12/2023).

Baca Juga

Meski Dibombardir Israel Setiap Hari, Banyak Warga Palestina Kembali ke Gaza

Menurutnya kondisi ini telah membawa Indonesia pada kemunduran demokrasi yang diindikasikan oleh banyak aspek. Seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi tebang pilih dan kebebasan berekspresi yang semu.

Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya.

Baca Juga

Ketua BEM UI: Tidak Boleh Lagi Infrastruktur Demokrasi Diacak-acak

Tergerak dari situasi tersebut, UII menyatakan 4 pernyataan sikap:

1. Mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara. Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.

Baca Juga

Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Bareskrim, Pengamat: Kemunduran Demokrasi

2. Mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan.

Baca Juga

Perkembangan dan Sejarah Demokrasi di Indonesia: Periode 1945 sampai Sekarang

3. Menuntut negara dan semua aparat menjamin kebebasan berpendapat dalam menyampaikan aspirasi untuk mengingatkan penguasa ketika lupa dengan tugasnya atau keluar dari rel konstitusi. Pemerintah jangan sampai menjadi penjaga gerbang informasi yang mengelabui akal sehat publik.

4. Mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima, mengedepankan tabayun, tidak gampang diadu domba dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis.