Survei LSI-Indikator-SMRC: Mayoritas Responden Tak Setuju RI Gabung Board of Peace

JAKARTA, iNews.id - Sebagian besar publik menyatakan tidak setuju dengan keputusan pemerintah bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan tiga lembaga survei secara bersama yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, dan SMRC pada Maret 2026 lalu.

Baca Juga

IRGC Ancam Semua Kapal Perang AS Akan Bernasib Sama seperti USS Gerald R Ford

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menuturkan, dalam survei ini, ketiga lembaga survei sepakat untuk mengukur keputusan pemerintah terkait gabungnya ke dalam BoP.

"Mayoritas, ya, itu menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju Indonesia menjadi bagian dari BoP," kata Burhanuddin dalam rangkaian rilis survei nasional dan diskusi publik bertajuk “Legitimasi Publik atas Perang Amerika-Israel dan Iran” di Hotel Pasific Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga

Pemerintah Tunda Kirim Pasukan Perdamaian Board of Peace ke Gaza, Ini Respons DPR

Dari data yang dipaparkan, terlihat publik yang menyatakan tidak setuju sebanyak 41,5 persen, dan yang sangat tidak setuju sebanyak 9,4 persen. Sehingga, jika dijumlah angkanya menyentuh 50,9 persen publik tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Sementara, publik yang setuju dengan keputusan pemerintah tersebut sebanyak 21,6 persen, dan yang sangat setuju sebanyak 4,5 persen. Jika dijumlah maka angkanya sebanyak 26,1 persen.

Baca Juga

Sejumlah Mantan Dubes Temui JK, Bahas Situasi Timur Tengah hingga Board of Peace

Baca Juga

KSP Beberkan 20 Poin Board of Peace: Gaza Tak Dikuasai Israel, Palestina Jadi Negara Sendiri

Sedangkan, terdapat 17,2 persen publik yang memilih netral alias menyatakan antara tidak setuju dan setuju.

Lebih jauh, pihaknya juga menanyakan persepsi publik menyangkut keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengirim 8.000 tentara ke Gaza.

"Itu yang menyatakan setuju kebijakan pemerintah tersebut itu kurang lebih sekitar 33-34 persen, ya. Sebagian besar menyatakan tidak setuju, meskipun ketidaksetujuannya tidak mencapai 50 persen plus, tapi masih lebih banyak yang menyatakan tidak setuju ketimbang setuju," kata dia.

Survei tiga lembaga survei yang dilaksanakan pada 12-31 Maret 2026 ini melibatkan 1.066 responden berusia minimal 17 tahun, tersebar proporsional di 38 provinsi di seluruh Indonesia. 

Metode yang digunakan double sampling digunakan baik melalui wawancara tatap muka maupun survei telepon.

Editor: Aditya Pratama