SLIK di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim sudah menghitung terkait risiko bisnis perbankan usai berlakunya penyesuaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang hanya menampilkan riwayat pinjaman di atas Rp1 juta. Pasalnya, penilaian kredit tetap akan dikembalikan ke perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, perhitungan penyesuaian SLIK yang ditujukan mempercepat realisasi KPR subsidi itu merujuk ketentuan institusi global. Dalam perhitungannya, terdapat nilai risiko terkait penilaian kredit seorang debitur yang diklaim dapat ditoleransi.

AS dan Indonesia Bentuk Pakta Kerja Sama Pertahanan, Ini 3 Pilar Intinya

"Jadi (penyesuaian tampilan riwayat pinjaman SLIK) 1 juta rupiah tu angka yang dapat diterima. Jadi, kami juga tidak mau menghilangkan credit scoring yang membuat nanti skor (kredit) Indonesia akan terganggu," ujar Friderica saat ditemui di kantor OJK, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski begitu, perbankan dengan otoritasnya diminta untuk melakoni penilaian kredit. Hal tersebut lantaran profil debitur sepenuhnya dinilai perbankan, termasuk layak atau tidak layaknya mendapatkan pinjaman.

OJK Ungkap 33.252 Rekening Terindikasi Judol telah Diblokir

"Harus PUJK atau sektor perbankan melakukan asesmen terhadap risikonya. Jadi, bottleneck sudah kami buka, tapi terakhir tentu bank harus melakukan pekerjaan rumahnya juga," tuturnya.

Merujuk data BP Tapera, Himbara menjadi kontributor terbesar penyaluran KPR subsidi. BTN menjadi bank yang dominam, dengan penyaluran 10.759 unit rumah (54,55 persen) dari total realisasi nasional.

Resmi Pimpin OJK, Friderica Widyasari Janji Pulihkan Kepercayaan ke Pasar Modal

Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Indonesia sebanyak 3.174 unit (16,07 persen), Bank BNI 1.747 unit (8,84 persen), Bank BRI 1.367 unit (6,92 persen), dan Bank Mandiri 1.351 unit (6,84 persen).

Sebelumnya, OJK memutuskan aturan baru terkait SLIK yang menampilkan hanya riwayat pinjaman di atas Rp1 juta. Aturan yang direncanakan terbit pada Juni mendatang ditujukan untuk memudahkan pengajuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Friderica menekankan soal banyaknya masyarakat terkendala mengakses pinjaman rumah bersubsidi lantaran SLIK yang bermasalah. Bukan karena tunggakan besar, tapi dominan pinjaman di bawah Rp1 juta, sehingga ini menjadi masalah serius bagi realisasi program tiga juta rumah.

"Kami sudah melakukan diskusi dan juga proses menyeluruh dan sangat prudent. Di rapat Dewan Komisioner kemarin kami memutuskan bahwa untuk SLIK yang akan ditampilkan hanya yang 1 juta rupiah ke atas. Baik itu merupakan akumulasi dari catatan kredit yang bersangkutan juga 1 juta keatas untuk bagi debitnya," kata Friderica.

Editor: Aditya Pratama