Reaksi KPK usai KIP Perintahkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Eks Pegawai Dibuka

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 57 mantan pegawai dibuka. Putusan itu mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan mantan pegawai KPK yang diberhentikan usai dianggap tidak lolos TWK. 

"KPK tentunya menghormati setiap hasil putusan sidang. Di mana dalam sidang sengketa informasi antara pihak pemohon dan termohon yaitu BKN, posisi KPK adalah sebagai pihak terkait," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (23/2/2026). 

Baca Juga

Zelensky: Putin Sudah Memulai Perang Dunia III

Sebagai pihak terkait, kata Budi, KPK sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Pihaknya pun telah menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh majelis untuk memutus sengketa tersebut.

"Kita sama-sama ikuti perkembangan pascaputusan sengketa di KIP ini," ujarnya. 

Baca Juga

Lapor ke KPK sebelum 30 Hari, Menag Tak Kena Ancaman Pidana gegara Naik Jet Pribadi

Diketahui, KIP mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan dua mantan pegawai KPK Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK. Majelis KIP memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka dokumen hasil TWK mantan pegawai KPK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026). 

Baca Juga

Menag Nasaruddin Umar Sambangi KPK, Klarifikasi soal Penggunaan Jet Pribadi

Baca Juga

Ketua KPK Malaysia Diperiksa soal Dugaan Pelanggaran Kepemilikan Saham

Dalam putusannya, majelis KIP membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKN Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan.

Majelis KIP menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi terbuka sebagian, hanya bagi pemohon, sepanjang tidak terdapat informasi mengenai rahasia pribadi pihak lain sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP.

Baca Juga

KPK Proses Laporan Menag soal Dugaan Gratifikasi Naik Jet Pribadi

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon," ujarnya.

Diketahui, TWK merupakan tes yang dilakukan terhadap para pegawai KPK untuk beralih status menjadi ASN usai revisi UU KPK berlaku.

Terdapat 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan harus diberhentikan. Mereka di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, hingga Harun Al Rasyid, pegawai KPK yang dijuluki Raja OTT.

Editor: Rizky Agustian