Presiden Jokowi Diminta Jadi Seorang Negarawan, Tidak Memihak dan Kampanye 

"Statement presiden boleh memihak dan boleh melakukan kampanye adalah statement yang menyesatkan," katanya.

Baca Juga

PDIP: Jokowi Kampanye Bukti Pasangan Prabowo-Gibran Cermin Jokowi 3 Periode

Menurut Dedi, pernyataan Jokowi itu juga dapat mempengaruhi institusi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, dalam menjalankan tugasnya.

"KPU, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mitra di parlemen yang memiliki korelasi dengan pemilihan umum, besar kemungkinan mereka akan terpengaruh ketika tahu presiden memihak ke mana," kata Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) ini.

Baca Juga

Istana soal Ucapan Jokowi terkait Kampanye: Presiden Sebelumnya Juga Berkampanye

Meskipun KPU tidak tunduk secara langsung kepada kepala negara, lanjut Dedi, sikap presiden akan akan tetap dapat memengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangan.

"Karena secara psikologis, meskipun KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden dalam penyelenggaraan pemilu, presiden punya andil dalam menentukan komisionernya,” ujar Dedi.