Pengamat: Putusan MK Pisah Pemilu Picu Kompleksitas Baru, Dinasti Politik Bisa Menguat

Jumat, 18 Juli 2025 - 16:58:00 WIB

Putusan MK yang mengharuskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 dinilai berpotensi menimbulkan kompleksitas baru dalam dinamika politik RI. (iNews)

Arya menyoroti anggapan keserentakan pemilu menenggelamkan isu lokal tidak sepenuhnya benar. Fakta di lapangan menunjukkan deviasi antara perolehan kursi di tingkat nasional dan lokal cukup tinggi, yang berarti pemilih mampu membedakan calon legislatif nasional dan lokal.

Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Bagaimana dengan Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD?

"Apalagi karena Indonesia menggunakan sistem suara terbanyak, desain kampanye dan isu-isu calon juga cukup beragam, tergantung demografi pemilih di tiap dapil dan kebutuhan masyarakat lokal."

Dalam hal rekrutmen, Arya menyebut keserentakan bukanlah masalah utama. Dengan struktur partai dari pusat hingga daerah, proses pencalegan dapat dilakukan secara berjenjang.

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, DPR: Wajib Segera Revisi UU Pemilu

"Faktor kualitas caleg lebih banyak dipengaruhi oleh standar dan mekanisme rekrutmen internal partai, bukan karena waktu pemilu yang serentak."

Menurutnya, evaluasi pemilih terhadap caleg juga terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal. Di DPR RI, 43,6 persen dari total 580 kursi diisi oleh non-inkumben. Sedangkan dalam Pilkada 2024, lebih dari separuh petahana gubernur yang maju kembali mengalami kekalahan.