Pemerintah Siapkan UU Ketenagakerjaan Baru usai Kesepakatan Tarif AS, Ini Bocorannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pemerintah tengah menyusun Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru usai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan, dalam UU tersebut nantinya akan mengakomodasi permintaan AS terkait pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing, hingga pembatasan masa kontrak karyawan maksimal satu tahun.

Baca Juga

Memanas, AS Peringatkan Warga Amerika Segera Tinggalkan Iran

"Kita sedang menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang baru ya, sedang disusun. Jadi nanti itu (kesepakatan permintaan AS) akan masuk di dalam undang-undang Naker yang baru," ucap Airlangga di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, dikutip, Sabtu (28/2/2026).

Airlangga menambahkan, UU baru tersebut nantinya sekaligus mengakomodasi beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). 

Baca Juga

Lawan Mahkamah Agung AS, Trump Ngotot Berlakukan Tarif Global Tanpa Restu Kongres

"Nanti kita akan monitor beberapa pasal dari UU CK yang dibatalkan oleh MK. Sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti isi klausul dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan AS yang menyangkut pembatasan pekerja kontrak dan outsourcing.

Baca Juga

Ekonom Ungkap Perjanjian Tarif Dagang Bisa Untungkan RI meski Dibatalkan Mahkamah Agung AS