Koalisi Masyarakat Sipil Somasi Jokowi, Desak Hentikan Kecurangan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Putusan ini akhirnya menjadi dasar meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres 2024. Presiden bahkan terus melakukan akselerasi kemenangan bagi putranya.

Baca Juga

Gelar Aksi di Monas, Ratusan Perempuan Tolak Ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam Pemilu

Salah satunya yakni pada 21 November 2023, Presiden Joko Widodo menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang pada intinya menyebut bahwa pejabat tidak perlu mundur dari jabatannya jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Hal ini berkonsekuensi pada sejumlah pejabat publik baik Menteri dan Kepala Daerah yang berkepentingan dalam proses pemilihan Presiden 2024, yang tidak mundur dan rawan akan penyalahgunaan wewenang,” paparnya.

Baca Juga

Kritik Demokrasi Era Jokowi, Aktivis Reformasi 98 Jalan Mundur dari Alun-Alun Utara ke Istana Negara

Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik elektoral, serta aksesibilitas terhadap sejumlah perangkat negara dengan menitik tekankan pada relasi kuasa.

Mereka menilai tendensi Presiden untuk berbuat curang semakin menjadi saat menyebut seorang Presiden hingga para Menteri 'boleh kampanye, boleh memihak' di Pemilu.  

Baca Juga

Pengamat Sebut Istana Tak Satu Suara Sikapi Gerakan Guru Besar Kritik Jokowi

Editor: Faieq Hidayat