Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Tangani Korban Banjir Bandang di Sumsel dan Sultra

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah untuk sigap menangani korban bencana banjir bandang di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan (Sumsel) dan di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dia menekankan pentingnya penanganan tanggap darurat untuk warga yang menjadi korban.

"Atas nama DPR dan pribadi saya sampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang di Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Kolaka. Dukacita mendalam juga kami sampaikan untuk para korban, terutama korban yang meninggal dunia akibat banjir bandang,” kata Puan, Kamis (6/7/2023).

10 Hari Paling Sial di Seluruh Dunia, Nomor 7 Paling Populer di Indonesia

Seperti diketahui, hujan deras yang mengguyur OKU Selatan membuat air sungai meluap hingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Akibat bencana alam tersebut, dua jembatan gantung putus dan enam orang hilang terseret banjir.

Bahkan banjir bandang di OKU Selatan juga menghanyutkan 2 rumah sehingga 3 warga yang merupakan satu keluarga ikut terseret arus air. Satu orang telah ditemukan meninggal dunia, dan korban hilang lainnya masih dalam pencarian. Bencana ini pun menyebabkan 366 rumah di 6 kecamatan OKU Selatan terendam banjir sehingga sebanyak 202 Kepala Keluarga atau 457 jiwa turut terdampak.

2 Korban Terseret Banjir Bandang di OKU Selatan Ditemukan Selamat, Terbawa Arus 100 Meter

Sementara di Kolaka, banjir bandang menerjang 15 kelurahan dan desa yang tersebar di 7 kecamatan dan menyebabkan 1.151 kepala keluarga (KK) ikut terdampak. Puan menegaskan, pemerintah daerah (pemda) perlu menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan korban.

“Pastikan penanganan sigap. Pemerintah harus bisa menyiapkan kebutuhan dasar para korban, terutama yang tinggal di tenda pengungsian. Baik dari logistik, kebutuhan medis, akses air bersih, bahkan trauma healing untuk korban,” ucapnya.

“Tenda pengungsian warga juga harus ramah bagi anak, lansia, serta ibu hamil/menyusui. Permudah segala kebutuhan para korban,” tutur Puan.

Melihat banyaknya warga yang terdampak, mantan Menko PMK itu juga mendorong pemerintah pusat untuk memonitor ketat penanganan tanggap bencana yang dilakukan pemda dan aparat setempat. Menurut Puan, perhatian dari pusat diperlukan untuk memastikan warga yang mengungsi ditempatkan di shelter-shelter yang aman dan nyaman serta terjamin kebutuhan pokoknya.

"Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh bagi warga untuk kembali bangkit setelah musibah ini. Negara harus hadir di saat warganya mengalami musibah," ucap Puan.

Lebih jauh, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diminta untuk bekerja sama dengan efektif terhadap program tanggap bencana. Puan mengingatkan, jangan sampai ada korban bencana yang terlunta-lunta tidak mendapatkan bantuan.

"Kerahkan sumber daya daerah dan pusat. Kerahkan kekuatan dari pemda, BPBD, TNI, Polri, masyarakat, kelompok relawan, dan semua stakeholders untuk melaksanakan tanggap darurat,” ujarnya.

Puan juga meminta proses pencarian dan evakuasi korban yang masih hilang dilakukan dengan seksama. Selain itu, dia menyoroti program rehabilitasi terhadap dampak lainnya yang perlu mendapat perhatian mengingat ada banyak lahan pertanian warga yang ikut terdampak banjir bandang.

"Saya berharap respons cepat dari pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir karena ini juga terkait dengan pembangunan daerah," ucap Puan.

Di sisi lain, DPR menekankan pentingnya langkah mitigasi oleh pemerintah untuk mengantisipasi bencana alam. Salah satunya dengan pengembangan dan peningkatan infrastruktur di daerah.

Pembangunan tanggul atau pembatas air yang kuat di sepanjang sungai-sungai besar perlu dipastikan untuk mencegah luapan sungai merusak permukiman warga. Menurut Puan, pembangunan waduk juga dapat membantu mengendalikan aliran air saat musim hujan.

"Salah satu langkah penting dalam mitigasi banjir adalah penyusunan rencana tata ruang yang berbasis pada analisis risiko banjir. Ini harus diutamakan agar kejadian bencana banjir bisa diminimalisasi," ujarnya.

Puan menambahkan, pemerintah perlu bekerja sama dengan para ahli untuk pengembangan kebijakan pengaturan penggunaan lahan yang lebih baik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pembangunan maupun tata kota di daerah rawan banjir dilakukan dengan mempertimbangkan perhitungan aliran air di sekitar tempat tinggal warga.

"Dengan mengendalikan tata ruang, diharapkan pembangunan yang ada dapat mengendalikan kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Sehingga masyarakat akan merasakan manfaatnya," kata Puan.

Puan pun meminta pemerintah untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini untuk memantau cuaca dan memprediksi potensi bencana, termasuk dengan memanfaatkan sarana teknologi. Dengan begitu, masyarakat dapat mengantisipasi datangnya bencana.

"Dengan pengoptimalkan sistem ini, masyarakat dapat menerima peringatan tepat waktu melalui ponsel atau media lainnya. Cara seperti ini akan memberi waktu bagi warga untuk mengambil tindakan pencegahan atau cepat menyelamatkan diri jika diperlukan," katanya.

Editor: Rizal Bomantama