GKSR soal Ambang Batas Parlemen: Demokrasi Bukan Milik Partai Besar Saja

"Delapan partai non-seat tetap sah secara hukum, sah secara ideologi, dan sah sebagai representasi warga negara. Tujuan GKSR mengawal demokrasi inklusif, mencegah kartelisasi politik, memastikan tidak ada suara rakyat yang diperlakukan sebagai suara kelas dua," tuturnya.

Baca Juga

Silaturahmi GKSR, Partai Umat Dorong Langkah Konkret Raih Dukungan

Dia pun mengurai sejumlah kritik teknis terhadap parliamentary threshold. Secara teoritis, ambang batas bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian.

"Namun, dalam praktik Indonesia, tidak otomatis meningkatkan stabilitas pemerintahan, tidak menjamin kualitas parlemen, justru membuang suara rakyat dalam jumlah besar atau wasted votes. Threshold tinggi menciptakan distorsi representasi dan oligopoli politik," ucapnya.

Baca Juga

GKSR Miliki Sekber, Partai Perindo: Tempat Konsolidasi Partai Nonparlemen Jadi Satu Kekuatan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun mengingatkan agar para pembuat undang-undang untuk mematuhi apa yang telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam kaitan terkait ambang batas parlemen.

"Ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi karena di putusan MK yang terakhir, parliamentary threshold 4 persen itu dianggap tidak rasional. Artinya, perlu ada kebijakan baru untuk merubah hal tersebut," kata Tama.