Gandeng 84 Lembaga Zakat, Kemenag Perkuat KUA jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) resmi menjalin sinergi besar dengan 84 lembaga zakat di Indonesia. Kolaborasi ini ditandai lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Kantor Urusan AgamaPemberdayaan Ekonomi Umat (KUA PEU) Tahun Anggaran 2026, Rabu (15/7/2026).

Langkah strategis ini bertujuan memperkuat peran KUA agar tidak sekadar menjadi tempat pengurusan administrasi pernikahan dan keagamaan, melainkan menjelma sebagai pusat ekosistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat produktif.

Menag Tegaskan Zakat Tak Dipakai untuk MBG, hanya Disalurkan ke yang Berhak

Program nasional ini sejalan dengan arahan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menginstruksikan agar seluruh lini layanan Kemenag memberikan dampak kesejahteraan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono, menjelaskan bahwa program KUA PEU sejatinya telah digulirkan secara konsisten sejak tahun 2021. Namun, pada tahun 2026 ini, keterlibatan lembaga amil zakat mengalami lonjakan signifikan yang menjadi bukti tingginya kepercayaan publik.

Laznas Dewan Dakwah Sabet 3 Penghargaan Zakat Awards 2025, Bukti Inovasi Dakwah Digital

"Sejak awal digulirkan, program ini secara konsisten menempatkan Kantor Urusan Agama sebagai pusat ekosistem pemberdayaan ekonomi umat dengan mengintegrasikan fungsi pelayanan keagamaan dan misi nyata pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan zakat produktif," ujar Waryono.

Dia menjelaskan, pada 2026 sebanyak 84 lembaga zakat bergabung sebagai mitra program. Jumlah tersebut terdiri atas 17 LAZ nasional, delapan lembaga zakat tingkat provinsi, serta 59 Baznas dan LAZ tingkat kabupaten/kota. Seluruh mitra akan berkolaborasi dalam pelaksanaan Program KUA PEU di 242 KUA yang tersebar di 20 provinsi.

Menurut Waryono, seluruh lokasi pelaksanaan telah memperoleh persetujuan sehingga penandatanganan PKS menjadi dasar hukum sekaligus komitmen bersama dalam menjalankan program.

"Seluruh 242 titik KUA telah berstatus disetujui. Hari ini menjadi tonggak penting dengan dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai landasan hukum resmi pelaksanaan program," katanya.

Dia menilai meningkatnya jumlah lembaga zakat yang terlibat menunjukkan semakin besarnya kepercayaan terhadap KUA sebagai mitra strategis dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahik.

"Ini adalah pencapaian yang sungguh membanggakan. Sebanyak 84 lembaga zakat memilih bersinergi dengan Kementerian Agama dalam program mulia ini. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan dan keyakinan bahwa KUA merupakan mitra strategis dalam menyalurkan manfaat zakat kepada mustahik yang tepat sasaran," ungkapnya.