Gaji Purbaya Yudhi saat Jadi Menkeu dan Komisaris LPS, Selisihnya Bikin Geger!

Di luar itu, ia juga memperoleh fasilitas jabatan seperti rumah dinas, kendaraan dinas, jaminan kesehatan, serta fasilitas administratif dan operasional lainnya yang melekat pada jabatan menteri.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Singgung Dirut Bank BUMN: Mereka Pintar, Cuma Selama Ini Malas

Terdapat pula dana operasional menteri (DOM), dana taktis atau protokoler, yang menurut beberapa laporan bisa mencapai Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per bulan. Namun, perlu dicatat bahwa dana operasional ini digunakan untuk kepentingan kedinasan, bukan seluruhnya berupa “uang masuk kantong pribadi.”

Gaji Purbaya Yudhi saat Jadi Komisaris/Ketua Dewan Komisioner LPS

Pada masa sebelum menjabat sebagai Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa pernah menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat itu, pendapatan ia jauh lebih tinggi dibandingkan posisi menteri.

Baca Juga

Kompilasi Gaya Koboi Purbaya: Kritik Rocky Gerung sampai Optimistis Ekonomi Tumbuh 7%

Salah satu data yang sempat dipublikasikan adalah bahwa pada sekitar tahun 2014, Ketua LPS menerima gaji sekitar Rp 175.000.000 per bulan.

Jumlah itu tentu belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain yang mungkin diterima. Karena LPS adalah lembaga strategis yang posisinya sebanding dengan OJK dan Bank Indonesia, kompensasi bagi pimpinannya cenderung jauh di atas rata-rata pejabat negara biasa.

Fakta Penting yang Harus Diketahui

• Regulasi pemerintah menetapkan gaji pokok dan tunjangan menteri tetap, dan tidak berubah sejak PP dan Keppres yang mengaturnya diberlakukan.
• Angka Rp 175 juta per bulan sebagai gaji Ketua LPS adalah data historis (sekitar 2014) dan kemungkinan sudah berubah seiring penyesuaian inflasi serta regulasi baru.
• Dana operasional, fasilitas dinas, tunjangan protokol, dan komponen lain sering menjadi bagian yang tidak terekspos penuh di data publik, namun memberikan tambahan substansial pada total kompensasi pejabat.

Gaji Purbaya Yudhi saat jadi Menkeu dan komisaris LPS menunjukkan kontras besar antara posisi strategis dan nilai materi yang diterima. Gaji sebagai Menteri Keuangan sekitar Rp 18,65 juta per bulan ditambah fasilitas dan tunjangan, sedangkan saat menjadi Ketua LPS, penghasilan tetapnya mencapai angka sekitar Rp 175 juta per bulan (data historis), belum termasuk tunjangan dan fasilitas tambahan. Meskipun gaji turun secara materi, kenaikan tanggung jawab dan gengsi sebagai Menkeu jelas sangat signifikan. 

Editor: Komaruddin Bagja